Category Archives: Tak Berkategori

BKI dan BPPT Jalin Kerjasama

PT Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) dan BPPT menandatangani Nota Kesepahaman Bersama (MoU) dalam hal Pengkajian, Pengembangan Teknologi, dan Sertifikasi Untuk Peningkatan Industri Nasional Bidang Teknologi Penguatan Infrastruktur, Kebencanaan, serta Konektivitas Maritim.

Nota Kesepahaman ini ditandatangani oleh Direktur Utama PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) Rudiyanto dengan Kepala BPPT Hammam Riza, baru-baru ini.

Setelah penandatanganan Nota Kesepahaman dilanjutkan dengan penandatanganan dua buah Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara PT. BKI (Persero) dengan BPPT.

Pertama yaitu perjanjian yang dilaksanakan oleh Kepala Divisi Riset & Pengembangan PT BKI (Persero) Fredhi Agung Prasetyo dengan Direktur Pusat Teknologi Rekayasa Industri Maritim, Deputi Bidang Teknologi Industri Rancang Bangun dan Rekayasa, BPPT Dr. Eng. Taufiq A. Setyanto. S.T.,M.Eng. tentang Pelaksanaan Program Pengkajian, Pengembangan Teknologi Desain Kapal Mini LNG Dan Desain ISO Tank 20 Feet Dalam Rangka Prioritas Riset Nasional 2020-2024 Bidang Teknologi Penguatan Infrastruktur Dan Konektivitas Maritim.

Kedua, perjanjian yang dilaksanakan oleh Kepala Divisi Riset & Pengembangan PT BKI (Persero) Fredhi Agung Prasetyo dengan Direktur Pusat Teknologi Industri Permesinan, Deputi Bidang Teknologi Industri Rancang Bangun dan Rekayasa, BPPT Ir. Teddy Alhady Lubis, M.Eng. tentang Pelaksanaan Program Pengkajian Dan Pengembangan Teknologi Desain Iso Tank Lng 40 Feet Dan Regulator ISO Tank LNG Dalam Rangka Prioritas Riset Nasional 2020-2024 Bidang Teknologi Penguatan Infrastruktur Dan Konektivitas Maritim.(Lognews)

KPI Desak Prioritaskan Program Vaksinasi Covid 19 Bagi Pelaut

Kesatuan Pelaut Indonesia (KPI) mengusulkan kepada Pemerintah RI untuk juga memprioritaskan pemberian vaksinasi Covid-19 kepada para Pelaut Indonesia.

President KPI Mathias Tambing mengatakan, Pelaut atau anak buah kapal (ABK) sebagai pekerja di sektor maritim memilili peran vital mengingat sebagai garda terdepan dalam menggerakkan perekonomian di sektor tersebut.

Sebagaimana diketahui, Pandemi Covid-19 di indonesia telah berlangsung selama satu tahun.

Disisi lain, tugas dan tanggung jawab Pelaut, imbuhnya penuh risiko dan paling riskan terhadap terpapar virus Corona/Covid-19. Oleh sebab itu, dengan program pemberian vaksin diharapkan bisa melindungi keselamatan pelaut itu sendiri dan tentunya juga sejalan dengan aspek keselamatan pelayaran.

“Sebagaimana kita ketahui para tenaga Medis, Pejabat dan Pelayan Publik serta kalangan unsur masyarakat lainnya di Indonesia sudah menerima Vaksin Covid-19. Kami harapkan Para Pelaut juga menjadi prioritas program Vaksin tersebut oleh Pemerintah RI,” ujar Mathias.

Mathias mengemukakan, dunia juga telah mengakui bahwa Pelaut adalah pekerja kunci yang memegang peranan penting terhadap keberlangsungan kehidupan di muka bumi, terlebih lagi saat dunia berhadapan dengan Covid 19 saat ini.

Bahkan, kata dia, pada puncak peringatan Hari Pelaut Sedunia atau Day of The Seafarers pada pertengahan tahun 2020, International Maritime Organization (IMO) memberikan apresiasi dan pengakuan atas kontribusi para Pelaut dari seluruh dunia pada perdagangan global dan perekonomian dunia ditengah Pandemi Covid-19, dengan istilah yakni Seafarers are Key Worker.

“Sebagai salah satu negara yang memiliki jumlah pelaut terbesar di dunia, sudah sepatutnya Pemerintah RI terus berupaya melindungi Pelaut-Pelaut nya. Karena itu KPI meminta untuk segera dilaksanakan program pemberian Vaksin Covid-19 terhadap Pelaut RI,” ucap Mathias.

Dia mengatakan, Pelaut memiliki peran penting dan strategis sebagai penggerak kelancaran perpindahan orang dan barang, menjamin komoditas di dunia berjalan dengan aman, lancar dan selamat sampai tujuan.

“Walaupun di masa pandemi ini mereka menghadapi banyak kesulitan dan ketidakpastian, mulai dari sulitnya akses masuk ke Pelabuhan sampai proses pergantian awak dan repatriasi. Bahkan tidak sedikit Pelaut yang sudah berbulan-bulan tidak pulang ke rumah, dan tidak mendapatkan kepastian kapan mereka dapat kembali karena adanya pembatasan perjalanan akibat situasi sekarang ini,” paparnya.

Bahkan, terkait dengan hal itu, International Maritime Organization (IMO) meminta kepada seluruh negara di dunia yang memiliki pelaut untuk memperhatikan kesejahteraan dan keselamatan para pelautnya.

Menurut data PBB, saat ini ada sekitar 400.000 ABK yang bekerja melebihi waktu 12 bulan baik di kapal niaga maupun perikanan di masa pandemi Covid-19 ini.

Posisi mereka masih berada di tengah laut dan belum bisa kembali karena menyangkut berbagai hal.

“Hingga Pandemi Covid-19 memasuki tahun kedua saat ini kami melihat belum ada keberpihakan pemerintah Indonesia dalam program vaksinasi terhadap Pelaut. Padahal mereka itu Seafarers are Key Worker,” tandas Mathias.(***)

KIT Batang di Jateng kian Dilirik Investor, Fase 2 Dikebut

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengakselerasi pembangunan Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang yang terletak Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang Jawa Tengah.

Sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) , KIT Batang yang diprakarsai oleh pemerintah ini akan menjadi lokasi untuk menangkap sejumlah relokasi industri dari luar negeri.

“Oleh karena itu, pembangunan KIT Batang ini perlu dikawal bersama-sama untuk mendukung pengembangan sektor industri di tanah air,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita melalui keterangan pers-nya dikutip Jumat (14/10/2022).

Pembangunan KIT Batang diyakini memberikan dampak yang signifikan pada perekonomian Indonesia, melalui investasi dan ekspor produk yang dihasilkan oleh industri di kawasan tersebut.

Menperin Agus menyampaikan beberapa tugasnya sesuai Perpres 106/2022, yaitu: mengoordinasikan perolehan perizinan berusaha sektor industri di KIT Batang, melakukan pengawasan dan pembinaan, menetapkan KIT Batang sebagai objek vital nasional industri, menetapkan rencana induk (master plan) KIT Batang, serta berkoordinasi dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan instansi lain terkait dengan kebutuhan regulasi dan infrastruktur industri di KIT Batang.

“Di samping itu, mengenai kebutuhan terhadap gas industri dengan harga tertentu, Kemenperin tengah merumuskan satu regulasi yang nantinya kami koordinasikan dengan pihak terkait,” ujarnya.

Melalui sejumlah langkah strategis yang akan dijalankan tersebut, KIT Batang bisa membawa dampak luas bagi perekonomian daerah dan nasional, serta meningkatkan partisipasi Indonesia dalam global value chain dari ekspor produk manufaktur unggulan dengan nilai tambah yang tinggi.

Menperin juga menekankan, pihaknya siap mendukung pengembangan KIT Batang dengan dilengkapi fasilitas pendidikan khususnya yang berbasis vokasi, seperti Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Politeknik. Upaya ini dapat menopang ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten sesuai kebutuhan industri saat ini.

Direktur Utama PT KITB Ngurah Wirawan, mengapresiasi kontribusi besar dari pemerintah untuk menciptakan kawasan industri yang sangat kompetitif sehingga banyak investor yang berminat investasi di KIT Batang.

Saat ini, dalam pembangunan fase 1 seluas 450 Ha sudah selesai 100 persen dan telah habis terjual kepada investor. Terdapat 11 perusahaan yang sudah melakukan tanda tangan persetujuan (agreement sign) sebagai tenant KIT Batang di lokasi fase 1 tersebut.

Serap Tenaga Kerja

Kemenperin mencatat, pada fase 1, total investasi yang masuk sekitar USD321 juta, dengan target penyerapan tenaga kerja di KIT Batang sebanyak 6.000 orang.

Adapun investor tersebut berasal dari berbagai negara, diantaranya Korea, India, Taiwan, dan Belanda. Sektor industrinya meliputi manufaktur kaca, keramik, pipa, alat kesehatan hingga baterai untuk electric vehicle (EV).

“Kami sudah punya infrastruktur jalan sepanjang 50 km, kemudian drainase, serta pipa air bersih di tepiannya. Kami juga sudah punya pengolahan limbah, dan danau resevoir dengan kapasitas cadangan air mencapai 1 juta kubik,” ucap Ngurah.

Dia menerangkan bahwa perlu segera untuk memulai pematangan lahan dan pembangunan infrastruktur pendukung untuk fase 2 yang juga telah dinantikan oleh 220 calon investor potensial yang telah menyampaikan minatnya pada lahan di fase 2.

“Ada 17 perusahaan potensial yang telah mengirimkan penawaran investasi dengan total luas lahan mencapai 991 ha,” sebutnya.

Terkait dengan rencana pengembangan fase 2, Direktur Utama PT KITB mengharapkan dukungan Pemerintah, sehingga pembangunannya dapat segera terealisasikan sesuai dengan rencana induk KIT Batang.[syf]

Pelabuhan di RI, Serius Terapkan Onshore Power Supply

Dalam rangka melanjutkan keberlanjutan proses logistik maritim khususnya jasa kepelabuhanan, serta mendukung pengelolaan pelabuhan yang ramah lingkungan, maka pelabuhan harus mampu beradaptasi dengan perubahan dunia.

Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut telah melakukan penerapan Penyediaan Fasilitas Listrik Darat (Onshore Power Supply/OPS) bagi kapal-kapal yang berlabuh di Pelabuhan yang tersebar di seluruh Indonesia.

“Hari ini kami menyaksikan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Subholding PT Pelindo Jasa Maritim dengan DPP INSA terkait penerapan Onshore Power Supply di Pelabuhan Indonesia, dimana nantinya OPS tersebut berfungsi untuk menggantikan sumber energi kapal yang sebelumnya menggunakan mesin kapal berbahan minyak menjadi sumber energi listrik” ujar Direktur Jenderal Perhubungan Laut Arif Toha pada acara State-owned Enterprises (SOE) Internasional Conference di Nusa Dua Bali, Selasa (18/10/2022).

Menurut Arif, implementasi Onshore Power Supply merupakan salah satu langkah yang diambil oleh Indonesia dalam hal dekarbonisasi perkapalan. OPS juga telah menjadi salah satu aksi mitigasi perubahan iklim dari Transportasi Laut untuk mengurangi Gas Rumah Kaca (GRK) di sektor pelayaran yang telah dilaporkan capaian penurunan emisi GRK kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sejak tahun 2019.

“Sebagai Regulator, Kementerian Perhubungan melalui Ditjen Perhubungan Laut mendukung aksi tersebut dengan menjadikan program OPS sebagai salah satu kebijakan utama kami. Kami percaya bahwa OPS lebih efisien dalam biaya dan operasional kapal dan akan sangat bermanfaat bagi perlindungan lingkungan,” tuturnya.

Hal tersebut juga mengacu pada konsep sustainable port development atau greenport, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 50 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut secara spesifik mengatakan bahwa untuk menjamin dan memelihara kelestarian lingkungan di Pelabuhan, Otoritas Pelabuhan, Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), atau Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) harus menyediakan fasilitasi pencegahan pencemaran dan menjamin pelabuhan yang berwawasan lingkungan.

Menurutnya, penerapan ini sejalan dengan strategi awal Organisasi Maritim Internasional (International Maritime Organization/IMO Initial GHG Strategy) tentang pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca dari sektor Pelayaran yaitu penurunan total emisi gas rumah kaca tahunan dari pelayaran internasional setidaknya 50 persen pada tahun 2050 dibandingkan pada tahun 2008 dan mengurangi intensitas karbon dari pelayaran internasional untuk mengurangi emisi CO2 sekitar 40 persen pada tahun 2030 dan mengejar upaya menuju 70 persen pada tahun 2050.

Selain itu, fasilitas OPS menimbulkan penghematan dan efisiensi bagi konsumsi energi dan biaya BBM yang dikeluarkan kapal ketika sandar di pelabuhan. Selain memberikan penghematan biaya, fasilitas OPS juga berperan besar dalam mengurangi emisi gas buang kapal sebesar 75% hingga 93%.

“Hal ini juga sesuai dengan komitmen Pemerintah Indonesia untuk menurunkan Emisi Gas Rumah Kaca sebesar 29% pada tahun 2030 kepada PBB lewat dokumen Nationally Determined Contribution (NDC),” tuturnya.

Adapun penerapan Onshore Power Supply di pelabuhan bagi kapal yang berlayar di perairan Indonesia dapat disediakan oleh Badan Usaha Pelabuhan (BUP) pada terminal yang dikonsesikan dengan Pemerintah harus dilakukan dengan cara yang aman dan memadai, untuk keperluan operasional kapal selama bersandar dan melakukan kegiatan kepelabuhanana sehingga tidak menggunakan sumber tenaga dari mesin bakar (combustion engine) yang ada di kapal.

Pengoperasian fasilitas listrik darat (OPS) di pelabuhan bagi kapal yang berlayar di perairan Indonesia oleh BUP dapat berupa sertifikat layak operasi yang dikeluarkan oleh Badan Klasifikasi yang ditunjuk. BUP harus mendokumentasikan data penggunaan fasilitas listrik darat (Onshore Power Supply/OPS) di pelabuhan dan melaporkannya kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut melalui penyelenggara pelabuhan secara berkala setiap tahun.

Perencanaan

Sementara itu, bagi perusahaan pelayaran harus segera merencanakan kegiatan operasional kapal-kapalnya untuk menggunakan fasilitas listrik darat (Onshore Power Supply/OPS) di pelabuhan yang telah memiliki fasilitas listrik darat dengan menyediakan standard connection listrik dan peralatan lain yang diperlukan untuk mengalirkan daya listrik dari fasilitas darat ke kapal secara aman dan memadai yang dapat mengacu pada persyaratan yang ditentukan oleh Badan Klasifikasi yang ditunjuk.

Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Subholding PT Pelindo Jasa Maritim dengan DPP INSA terkait penerapan Onshore Power Supply di Pelabuhan Indonesia.
Sebelumnya, Kementerian Perhubungan cq Direktorat Jenderal Perhubungan Laut telah mengeluarkan aturan terkait penyediaan dan penggunaan fasilitas listrik darat (Onshore Power Supply/OPS) di pelabuhan yang tertuang dalam Surat Edaran (SE) No. SE-DJPL 22 Tahun 2022 tentang Penggunaan Fasilitas Listrik Darat (Onshore Power Supply (OPS) Di Pelabuhan Bagi Kapal Yang Berlayar Di Perairan Indonesia.

Sebagai informasi, penggunaan fasilitas listrik darat (Onshore Power Supply/OPS) di pelabuhan bagi kapal yang berlayar di perairan Indonesia dapat dilayani pada pelabuhan antara lain:

1. Terminal 3 Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta
2. NPCT1 Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta
3. Terminal Berlian (BJTI) Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya
4. Terminal Jamrud Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya
5. Terminal Nilam Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya
6. Terminal Teluk Lamong, Surabaya
7. TUKS Dwitama, Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang
8. TPKS Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang
9. Dermaga MTP Pelabuhan Tanjung Intan, Cilacap
10. TUKS Pusri Pelabuhan Tanjung Intan, Cilacap
11. TPKB Pelabuhan Trisakti, Banjarmasin
12. Terminal Trisakti, Banjarmasin
13. Terminal Bumiharjo, Pelabuhan Kumai
14. Terminal Bagendang, Pelabuhan Sampit
15. Dermaga Celuk Benoa Pelabuhan Benoa, Bali
16. Terminal Lembar, NTB
17. Terminal Maumere, NTT
18. Terminal Tenau, NTT
19. Cabang Makassar, Makassar
20. Terminal Petikemas Pelabuhan Makassar, Makassar
21. Makassar New Port, Makassar

Dalam acara tersebut, Arif juga berkesempqtan menyerahkan Surat Edaran No. SE-DJPL 22 Tahun 2022 tentang Penggunaan Fasilitas Listrik Darat (Onshore Power Supply (OPS) di Pelabuhan Bagi Kapal Yang Berlayar di Perairan Indonesia kepada pelaku usaha di bidang pelayaran yang hadir dalam acara SOE Conference Bali.

“Ditjen Perhubungan Laut berkomitmen untuk menjadikan Pelabuhan Indonesia ramah lingkungan demi Perlindungan Lingkungan Maritim, demi kelancaran mobilitas logistik nasional dan untuk mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia,” ucap Arif.

Turut hadir dalam acara tersebut Tenaga Ahli Menteri Perhubungan Andre Mulpyana, Direktur Perkapalan dan Kepelautan Ahmad Wahid, Kepala PPTB Marwanto Heru, Plt. Komisaris Utama Laksamana (Purn) Marsetio, Direktur Utama Subholding PT Pelindo Jasa Maritim Prasetyadi, Presiden Direktur PT Waskita Karya Destiawan Soewardjono dan Direktur Eksekutif DPP INSA Estu Prabowo

Setelah menghadiri acara tersebut, Arif juga berkesempatan bertemu dengan para pemangku kepentingan terkait dan para BUMN dalam rangka menjalin hubungan yang baik antar Kementerian/Lembaga dan institusi serta stakeholder yang terlibat dalam sustainable transportation di Indonesia.

Selanjutnya, seluruh tim Kemenhub yang hadir melakukan kunjungan ke Pelabuhan Benoa untuk meninjau langsung penerapan Onshore Power Supply di pelabuhan tersebut.[am]

Antisipasi Resesi 2023, Kinerja Logistik Domestik agar Diperkuat

Chairman Supply Chain Indonesia (SCI) Setijadi mengatakan salah satu upaya yang perlu dilakukan dalam menghadapi ancaman resesi tahun 2023 adalah orientasi dan penguatan logistik domestik berdasarkan kekuatan potensi permintaan dan pasokan dalam negeri.

Potensi permintaan tercermin dari jumlah penduduk Indonesia sebanyak 273,87 juta jiwa dan tingkat pertumbuhan ekonomi sebesar 3,69 persen pada tahun 2021. Sementara, potensi pasokan berupa komoditas yang beragam di berbagai wilayah Indonesia.

Hal itu disampaikan Setijadi pada Seminar Outlook Bisnis Logistik 2023 di Jakarta pekan lalu.

Seminar juga mengundang pembicara Direktur Perdagangan, Investasi, dan Kerjasama Ekonomi Internasional Kementerian PPN/Bappenas P.N. Laksmi Kusumawati, Dirut PT Pelindo (Persero) Arif Suhartono, Presdir & CEO Logistic Group Sarana Citranusa (SCN) Logistic Group Aulia Febrial Fatwa.

Pembicara lain adalah Kepala Pusat Konsultasi Anggota Gabungan Produsen Makanan Minuman Indonesia (GAPMMI) Tetty H. Sihombing, Group CEO at PowerCommerce.Asia – The Power Group Indonesia Hadi Kuncoro, Praktisi dan Konsultan Industri Farmasi Pre Agusta Siswantoro, CEO Mostrans Berty Argiyantari, dan Presdir PT Brinks Solutions Indonesia David Maksud.

Setijadi menjelaskan, dalam mengantisipasi ancaman resesi tahun 2023, harus dilakukan penguatan dan peningkatan efisiensi logistik dan rantai pasok terutama untuk mengurangi ketergantungan terhadap rantai pasok global.

Ketergantungan ekspor dan impor dengan sejumlah negara harus dipertimbangkan sebagai antisipasi atas risiko resesi di beberapa negara mitra, terutama Tiongkok sebagai mitra dagang terbesar Indonesia.

Berdasarkan data BPS, pada September 2022 nilai ekspor non-migas Indonesia ke Tiongkok sebesar USD 6,16 miliar atau 26,23 persen dari total ekspor non-migas, sementara impor dari Tiongkok sebesar USD 5,69 miliar atau 34,74 persen dari total impor non-migas Indonesia.

Ketergantungan ekspor-impor itu harus diwaspadai karena pertumbuhan ekonomi di Tiongkok beberapa waktu terakhir. Pada Kuartal II 2022 ekonomi Tiongkok tumbuh 0,4 persen (yoy) atau terkontraksi 4,4 persen dibanding kuartal sebelumnya

Antisipasi juga harus dilakukan mengingat impor terbesar Indonesia adalah bahan baku/penolong. Dari nilai impor pada September 2022 sebesar USD 19,81 miliar, 75,21 persen berupa bahan baku/penolong, 16,76 persen barang modal, dan 8,03 persen barang konsumsi.

Setijadi mengatakan, dalam jangka panjang, perlu dikembangkan rantai pasok beberapa produk dan komoditas dari hulu ke hilir (end-to-end) untuk mengurangi ketergantungan impor. Untuk industri farmasi, misalnya, sekitar 95 persen bahan baku berasal dari impor.

Menurutnya, peningkatan efisiensi logistik dan rantai pasok akan berdampak terhadap penurunan harga produk dan komoditas yang sangat penting pada situasi resesi.

“Dalam perspektif global, peningkatan daya saing produk dan komoditas berpotensi meningkatkan volume ekspor,” ucap Setijadi.[am]

Terminal Peti Kemas Pelabuhan Patimban Dikebut

Kementerian Perhubungan bersama Penta Ocean-Toyo-Rinkai-PP-Wika-Jakon Consortium melaksanakan Penandatanganan Kontrak Paket 6: Konstruksi Terminal Peti Kemas No. 2, Proyek Pembangunan Pelabuhan Patimban Fase 1-2 pada Senin (24/10/2022) di Ruang Sriwijaya Kantor Kementerian Perhubungan Jakarta.

Perjanjian Kontrak tersebut ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) KSOP Kelas II Patimban Yanuar Ardiansyah dan Consortium Representative, Mr. Hiromu Shinoda.

Kegiatan Kontrak Paket 6 ini merupakan proyek lanjutan dari Pembangunan Pelabuhan Patimban Fase 1-1 dengan lingkup pekerjaan meliputi pembangunan tambahan Dermaga Kontainer dengan panjang 419 m, pekerjaan reklamasi untuk pembangunan Terminal Kontainer seluas 27 hektar, serta pengerukan alur pelayaran dan kolam pelabuhan hingga mencapai kedalaman -14 meter. Selanjutnya untuk pekerjaan konstruksi direncanakan akan diselesaikan dalam waktu 34 bulan.

Direktur Jenderal Perhubungan Laut Arif Toha mengungkapkan, penandatanganan kontrak kegiatan ini sebagai bentuk dalam mewujudkan amanah untuk terus membangun Pelabuhan Patimban sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional.

“Kementerian Perhubungan telah menetapkan pemenang proyek Pembangunan Pelabuhan Patimban Paket 6 ini yaitu konsorsium yang beranggotakan Penta-Ocean Construction Co., Ltd., Toyo Construction Co., Ltd., Rinkai Nissan Construction Co., Ltd., PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk., PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. dan PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama, Tbk. yang membentuk Penta Ocean-Toyo-Rinkai-PP-Wika-Jakon Consortium, urainya.

Adapun penetapan tersebut tertuang melalui Surat Menteri Perhubungan Nomor PL.104/2/25 PHB 2022 tanggal 7 Oktober 2022 perihal Persetujuan Penetapan Pemenang Pekerjaan Paket 6 (Container Terminal No.02 Construction) Patimban Port Development Project Phase (1-2).

Dirjen Arif menambahkan, pekerjaan Paket 6 ini akan melengkapi pekerjaan pada Fase 1-1 dan diharapkan setelah pekerjaan Paket 6 selesai dilaksanakan, total panjang dermaga kontainer terbangun adalah 840 meter, luas area terminal peti kemas mencapai keseluruhan 40 hektare dan alur pelayaran dengan kedalaman mencapai -14 meter.

“Dengan demikian dapat meningkatkan kapasitas terminal peti kemas menjadi total 2 juta TEUs dan alur pelayaran dapat dilalui oleh kapal-kapal petikemas raksasa dengan ukuran 61.000 DWT yang dapat mengangkut hingga 4.600 TEUs, kata Dirjen Arif.

Pihaknya berharap semua proses pelaksanaan pembangunan Pelabuhan Patimban Paket 6 dapat berjalan sesuai target yang telah ditetapkan dan keberadaannya mampu memberikan dampak positif terhadap peningkatan perekonomian masyarakat sekitar maupun perekonomian secara nasional.

Kedepan Pelabuhan Patimban di Subang Jawa Barat ini ditargetkan akan bisa menampung kapasitas sebanyak 7,5 juta TEUs setiap tahunnya untuk peti kemas, dan 600.000 kendaraan.[am]

Pelabuhan Pontianak Terapkan STID & Simon TKBM

PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) Regional 2 Pontianak mulai menerapkan program STID dan SIMON TKBM di Pelabuhan Dwikora Pontianak Kalimantan Barat.

General Manager PT Pelindo Regional 2 Pontianak, Hambar Wiyadi mengatakan, penerapan sistem single truck identity document (STID) dan SIMON TKBM merupakan salah satu flatform dalam Program Stanas PK (Strategis Nasional Pencegahan Korupsi) untuk mendorong percepatan implementasi Inpres No.5 Tahun 2020 Tentang Penataan Nasional Logistik Ekosistem, sekaligus merupakan salah satu transformasi operasional pelabuhan di Indonesia.

Implementasi itu bertujuan sebagai upaya untuk penyeragaman sistem yang terintegrasi untuk identitas truck, sehingga armada truk apapun yang masuk ke Pelabuhan Dwikora Pontianak harus cukup dengan menggunakan satu kartu dapat digunakan di seluruh pelabuhan di Indonesia, ucap Hambar,melalui siaran pers-nya yang diterima Logistiknews.id, pada Rabu (2/11/2022).

Penerapan STID ini, imbuhnya, sangat tepat untuk diterapkan untuk menertibkan perusahaan trucking dan armada truk yang beroperasi di lingkungan Pelabuhan Pontianak yang laik jalan yang didukung dengan Perijinan Uji kendaraan dan Dokumen Surat Tanda Nomor Kendaraan, mengingat para perusahaan truk/armada truk ini, harus terdaftar dan ter-registrasi di dalam sistem Platform PHINNISI.

Dengan implementasi STID ini, identitas truk yang masuk ke dalam terminal di Pelabuhan Pontianak akan berada dalam satu data base sehingga memudahkan dalam proses identifikasi dan monitoring truk yang beroperasi di Pelabuhan Dwikora Pontianak.

Selain STID, Pelabuhan Pontianak juga menerapkan SIMON TKBM
Sementara untuk implementasi SIMON TKBM di Pelabuhan Pontianak ditandai dengan pelaksanaan perekaman wajah pekerja TKBM pada waktu masuk area pelabuhan.

Hambar mengungkapkan,dengan penerapan SIMON TKBM ini, tentunya akan mempermudah dalam pemutahiran data TKBM, menggunakan data yang tersentalisasi untuk memonitor keluar masuk TKBM di area lini I dan Single Indetity (Single ID) berupa RFID Card sebagai media akses untuk masuk area pelabuhan.

Diharapkan dengan penerapan STID Truk dan SIMON TKBM ini, Pelabuhan Dwikora Pontianak akan memiliki data base truck dan TKBM, meningkatkan keamanan terminal dalam kegiatan bongkar muat, memastikan kegiatan operasional berjalan baik serta performasi target validasi kendaraan dan orang yang melakukan kegiatan bongkar muat di area pelabuhan.

Tentunya, kata dia, hal ini merupakan pembenahan tata kelola pelabuhan dalam upaya untuk memberikan dampak terhadap efektifitas waktu dan efisiensi biaya di kawasan pelabuhan yang mencerminkan transparansi, kolaborasi, berdaya saing dengan penataan sistem informasi yang terintegrasi melalui implementasi program STID Truk dan SIMON TKBM.

Hambar memastikan, Pelindo Regional 2 Tanjung Priok terus berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan kepada pengguna jasa yang pada akhirnya akan berkontribusi terhadap pelayanan kepelabuhanan yang handal serta mampu menekan biaya logistik nasional.

Dalam kegiatan peluncuran implementasi STID dan SIMON TKBM disaksikan langsung oleh Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Kelas II Pontianak, Kepala Dinas Perhubungan Pemprov Kalimantan Barat.

Selain itu, Ketua DPC INSA Pontianak, Ketua DPC ALFI/ILFA Pontianak, Ketua DPC APBMI Pontianak, Ketua Koperasi TKBM Pontianak, serta para pimpinan para mitra kerja/usaha di lingkungan Pelabuhan Pontianak.[am]